Pemilihan kepala desa merupakan bagian penting dari demokrasi lokal di Indonesia. Kepala desa bukan hanya pemimpin administratif, tetapi juga tokoh masyarakat yang memegang tanggung jawab besar dalam mengatur dan mengarahkan pembangunan serta menjaga harmoni sosial di tingkat desa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul fenomena yang cukup mencolok: makin banyak calon kepala desa yang berasal dari atau didukung oleh partai politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan: baguskah kepala desa berasal dari unsur partai politik?
Meski secara hukum kepala desa bukan pejabat politik, dan secara eksplisit tidak mewakili partai, dalam praktiknya keterlibatan partai politik bisa saja memengaruhi proses dan hasil pemilihan. Artikel ini akan mengulas pro dan kontra dari keterlibatan unsur partai politik dalam pemilihan kepala desa, serta mempertimbangkan apa yang terbaik untuk pembangunan dan kemandirian desa.
Potensi Positif: Jaringan Politik dan Akses Sumber Daya
Salah satu alasan mengapa sebagian orang mendukung calon kepala desa dari unsur partai politik adalah karena mereka dianggap memiliki akses ke jaringan yang lebih luas. Dengan koneksi ke anggota legislatif, pejabat daerah, hingga kementerian, kepala desa yang dekat dengan partai politik berpotensi lebih mudah memperjuangkan program dan bantuan untuk desanya.
Selain itu, dukungan partai bisa membantu calon kepala desa dari segi logistik dan strategi politik, termasuk dalam merancang visi-misi yang sistematis serta menggerakkan mesin kampanye secara efisien. Dalam konteks desa yang membutuhkan akselerasi pembangunan, kepala desa yang punya “backing” politik bisa mempercepat akses terhadap kebijakan dan anggaran pemerintah.
Risiko Negatif: Politisasi dan Hilangnya Netralitas Desa
Namun, di balik potensi itu, ada kekhawatiran besar: masuknya unsur partai politik ke dalam pemerintahan desa bisa menodai prinsip netralitas dan kemandirian desa. Desa bukan wilayah politik praktis; ia adalah tempat di mana masyarakat harus bersatu tanpa sekat ideologi atau afiliasi partai. Ketika kepala desa membawa bendera partai, ada risiko bahwa kebijakan desa menjadi tidak netral dan hanya berpihak pada kelompok tertentu.
Kondisi ini bisa merusak iklim sosial desa yang selama ini dijaga dengan semangat gotong royong. Konflik antarwarga bisa meningkat jika pemimpin desa terlihat hanya melayani kepentingan partainya, atau jika perebutan jabatan perangkat desa dikaitkan dengan loyalitas politik. Selain itu, program-program pembangunan bisa dipolitisasi untuk pencitraan menjelang pemilu.
Alternatif Jalan Tengah: Profesionalisme dan Kemandirian Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan wewenang besar bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Ini menegaskan bahwa kepala desa seharusnya menjadi representasi seluruh warga, bukan kelompok politik tertentu. Oleh karena itu, idealnya, calon kepala desa diangkat bukan karena kedekatan dengan partai, tetapi karena rekam jejak, integritas, dan kemampuannya membangun desa.
Solusi yang bisa diambil adalah mendorong profesionalisme dalam pencalonan kepala desa. Masyarakat perlu lebih kritis dalam memilih calon, melihat program kerjanya, dan menilai rekam jejaknya secara objektif. Bila calon berasal dari partai politik, maka ia harus menunjukkan bahwa ia akan bekerja demi seluruh warga desa, bukan demi kepentingan kelompok tertentu.
Partai politik pun, jika ingin mendukung calon kepala desa, sebaiknya melakukannya secara etis—tanpa membawa simbol-simbol partai ke ruang pemilihan, dan tanpa menjadikan kepala desa sebagai alat politik. Kehadiran partai bisa menjadi nilai tambah jika bersifat mendukung pembangunan, bukan mencampuri urusan internal desa.
Kesimpulan
Pemimpin desa adalah sosok kunci dalam membangun peradaban dari akar rumput. Keterlibatan unsur partai politik dalam pemilihan kepala desa memiliki sisi positif dan negatif yang sama kuatnya. Yang paling penting adalah bagaimana kepala desa tetap menjaga netralitas, merangkul semua golongan, dan fokus pada pengabdian untuk masyarakat.
Baguskah kepala desa berasal dari unsur partai politik? Jawabannya bergantung pada sejauh mana partai dan calon kepala desa memahami batas peran masing-masing. Namun satu hal pasti: desa membutuhkan pemimpin yang berpihak kepada rakyat, bukan kepada partai.